:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3582306/original/040350600_1632479434-city-4478471_1280.jpg)
Liputan6.com, Stockholm – Swedia mulai meninggalkan pendekatan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan dan beralih ke model penahanan massal ala Amerika Serikat (AS), menurut para pakar, seiring negara itu bersiap menyewa tempat di penjara Estonia untuk menampung populasi narapidana yang terus bertambah.
Langkah untuk menyewa penjara di luar negeri ini merupakan salah satu dari sejumlah kebijakan yang bertujuan mentransformasi sistem peradilan pidana Swedia, ketika pemerintah sayap kanan berjuang mengatasi kekerasan geng dan peringatan tentang kelebihan kapasitas dari pihak lembaga pemasyarakatan.
Pekan lalu, departemen kehakiman menyatakan telah menginstruksikan Kriminalvarden (lembaga pemasyarakatan dan pembebasan bersyarat Swedia) melakukan persiapan yang diperlukan untuk skema kerja sama dengan Estonia.
Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani Stockholm dan Tallinn pada Juni, Estonia berencana menyediakan hingga 600 penjara.
Menurut laporan terbaru Kriminalvarden, populasi penjara Swedia—dalam skenario paling ekstrem—bisa meningkat dari 7.800 tahun ini menjadi 41.000 pada 2034 sebagai akibat dari kebijakan yang semakin represif yang didorong oleh kelompok sayap kanan. Demikian seperti dilansir The Guardian.
Para pengamat menyebut hal ini sebagai perubahan besar bagi negara yang selama beberapa dekade membanggakan diri dengan kebijakan penjara yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi.
Pemerintah Swedia dinilai belum siap menghadapi lonjakan hukuman penjara, sementara negara itu masih berupaya mengendalikan kekerasan akibat kejahatan geng.
Kepala staf lembaga pemasyarakatan Joakim Righammar mengakui bahwa penjara-penjara di Swedia sedang berada dalam “situasi krisis” karena kelebihan kapasitas.
Yang paling mencolok adalah meningkatnya jumlah anak-anak yang menghadapi hukuman penjara jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan yang berubah menyebabkan anak-anak berusia 15 tahun sudah bisa dijatuhi hukuman penjara 10 tahun atau lebih.
Gagasan Penurunan Batas Usia Tanggung Jawab Pidana
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3550569/original/020379800_1629871407-prison-553836_1280.jpg)
… Selengkapnya
Pemerintah, yang bergantung pada dukungan dari partai sayap kanan Sweden Democrats, kini mempertimbangkan usulan untuk menurunkan batas usia minimum bagi seseorang untuk dapat dikenai hukuman pidana, dari 15 menjadi 14 tahun, untuk pelanggaran berat.
Partai oposisi utama, Social Democrats yang berhaluan tengah-kiri, menyatakan mereka akan mendukung langkah tersebut. Sementara itu, Sweden Democrats bahkan menyerukan agar batas usia diturunkan hingga 13 tahun.
Untuk pertama kalinya, pemerintah juga berencana memperkenalkan penjara remaja tahun depan, menggantikan lembaga pembinaan remaja yang selama ini digunakan, di mana masa hukuman maksimal adalah empat tahun.
Menteri Kehakiman Gunnar Strommer menyatakan bahwa kesepakatan dengan Estonia menandai langkah penting untuk meringankan tekanan pada lembaga pemasyarakatan dan pembebasan bersyarat Swedia.
Dia menambahkan, “Agar bisa berjalan secara praktis, persiapan yang cermat sangat dibutuhkan. Mulai dari aspek keamanan, kepastian hukum, hingga kerja sama dengan otoritas Estonia, semuanya harus siap berfungsi dengan baik ketika perjanjian mulai berlaku.”
Pendapat Ahli
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2358749/original/070880200_1536904477-afpprison.jpg)
… Selengkapnya
Ahli menilai bahwa jumlah tempat yang akan disediakan sangat kecil dibanding kebutuhan.
“Jika kita berbicara tentang kemungkinan memiliki 40.000 narapidana maka 600 sel tidak akan banyak membantu,” kata Emeli Lonnqvist, peneliti kebijakan kriminal dan sistem pemasyarakatan di Universitas Stockholm.
Lonnqvist menuturkan bahwa Swedia sedang meninggalkan kepercayaannya pada rehabilitasi dan semakin fokus pada hukuman dan “memenjarakan orang”. Pemerintah dan Social Democrats dinilainya tengah tunduk pada tekanan dari kelompok sayap kanan.
“Cukup mengerikan bahwa semua ini terjadi tanpa banyak perdebatan,” ujarnya. “Kita sedang menyaksikan bentuk penahanan massal seperti yang pernah kita lihat di AS dan kita tahu bahwa itu tidak berhasil. Kita tahu dampaknya justru sebaliknya: situasi akan semakin buruk.”
“Gagasan tentang stabilitas dan pendekatan rasional serta manusiawi terhadap kebijakan kriminal saat ini sudah lenyap di Swedia.”
Olle Jonasson, seorang pendeta di Stockholm yang kerap berbincang dengan anak-anak usia 15 tahun yang sedang ditahan karena diduga terlibat kejahatan serius, termasuk pembunuhan, mengatakan bahwa para politikus terlalu fokus pada menghukum orang-orang rentan, alih-alih rehabilitasi.
Sebagian besar anak yang dia temui, menurut dia, tidak memiliki “identitas kriminal”, namun digunakan layaknya “barang sekali pakai” oleh geng, sementara banyak pelaku kekerasan yang sebenarnya justru lolos dari hukuman di luar negeri.
“Saya tidak bilang mereka tidak perlu diberi konsekuensi, tentu saja, mereka telah melakukan kejahatan serius, jadi mereka harus menjalani hukuman,” tutur Jonasson.
“Tapi kita perlu meninggalkan pola pikir ‘menghukum’ ini dan mulai membantu mereka menemukan kesempatan baru.”
Masyarakat, tambahnya, sedang menginjak-injak mata rantai yang paling lemah.
Usulan untuk mengirim narapidana ke Estonia—sekitar 400 kilometer jauhnya, menyeberangi Laut Baltik—masih harus disetujui oleh parlemen di kedua negara, namun Departemen Kehakiman Swedia memperkirakan perjanjian ini akan berlaku pada Musim Panas 2026.
Departemen kehakiman membantah bahwa Swedia sedang bergerak ke arah penahanan massal dan menjauh dari rehabilitasi, dengan menggarisbawahi upaya mereka dalam pencegahan.